Dana Kemaslahatan di BPKH Hendaknya untuk Calon Jamaah Haji

Jakarta, NU Online Banten

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan, dana kemaslahatan yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hendaknya digunakan untuk calon jamaah haji. "Kalaupun untuk kemaslahatan, saya kira hendaknya kemaslahatan itu secara khusus difokuskan untuk benefit atau kemanfaatan bagi calon jamaah haji yang sudah menunggu antrean karena mereka ini orang yang pertama-pertama lebih berhak atas dana haji," jelasnya saat sambutan pada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) soal peningkatan potensi hubungan kelembagaan di Lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta, Senin (26/5/2025).


Gus Yahya—sapaan KH Yahya Cholil Staquf-- menyoroti bahwa peruntukan dana haji untuk menjadi lebih maslahat, perlu ditinjau dari kategori penerimanya. "Saya dengar di situ ada terkait dengan BPKH ini, ada soal peruntukan dana haji untuk kemaslahatan. Ini sebetulnya sangat hati-hati dalam soal ini karena lagi-lagi ini soal uang panas. Jadi kalau mau dipakai untuk kemaslahatan ya harus maslahat beneran jangan sampai ada yang katanya maslahat ternyata tidak," terangnya, dilansir NU Online.


Gus Yahya menganjurkan agar orientasi penyaluran dana maslahat tersebut tidak dialirkan untuk lembaga atau organisasi. "Sehingga kalau bisa boleh usul ya jangan asal diberikan bantuan kepada lembaga ini, lembaga itu, organisasi ini, organisasi itu. Tapi saya kira harus diberikan koridor ketentuan-ketentuan orientasinya difokuskan benefit daripada para calon jamaah haji menunggu giliran berangkat itu, mereka yang paling berhak. Kalau untuk yatim piatu, beasiswa, untuk ini, untuk itu, yang lain lah. Masih ada, cari dana yang lain masih ada," tambahnya.

Terkait manfaat yang bisa diberikan, lanjutnya, cakupannya cukup luas. Tetapi yang perlu dijaga adalah konsisten diberikan untuk calon jamaah haji. "Ini adalah komitmen NU untuk ikut serta apa saja yang mungkin membantu mengantarkan kemaslahatan bagi masyarakat. Siapa pun yang memiliki agenda untuk mengantarkan kemaslahatan untuk masyarakat, NU kapan saja, dim ana saja harus siap mendukung dan membantu," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah meneken kerja sama soal peningkatan potensi hubungan kelembagaan. Gus Yahya menerangkan, kerja sama dengan BPKH merupakan keniscayaan untuk terus berkontribusi terkait perbaikan pengelolaan keuangan haji.

"Kami, PBNU juga bukan hanya menyambut dengan gembira bahwa kerja sama dengan BPKH ini, tapi juga jelas bahwa kami merasa berkepentingan karena sekian banyak calon jamaah haji juga warga Nahdlatul Ulama dan jelas menyangkut rakyat banyak yang menjadi kepentingan Nahdlatul Ulama," katanya.


Gus Yahya juga mengingatkan agar kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai manfaat sehingga bisa membantu meringankan para calon jamaah haji. "Yang penting bagaimana mengelola lebih saksama. Jangan sampai mencederai hak dari para calon jamaah yang memiliki uang itu sebetulnya," ujarnya.
 

Sedangkan Fadlul mengatakan, kerja sama yang spesifik soal pengembangan dan kesempatan dalam meningkatkan antarkelembagaan. Lebih jauh, lanjutnya, NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia tentu memiliki populasi yang besar.  Fadlul juga mengakui bahwa peranan PBNU dalam pengelolaan keuangan haji oleh BPKH sangat besar terutama pembenahan ekosistem perhajian di Indonesia. (Haekal Attar)