Menteri HAM ke PBNU, Bahas Pendirian Pusat Studi HAM di Kampus NU

Jakarta, NU Online Banten

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Suaedy mengatakan, PBNU menyambut positif inisiatif Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang berencana melakukan kerja sama membangun kesadaran masyarakat, terutama warga NU, mengenai pentingnya hak asasi manusia.

"Yang penting adalah PBNU menyediakan diri untuk melakukan kerja sama terutama penyadaran terhadap masyarakat, lebih khusus lagi warga NU. Jadi ada berbagai masalah di masyarakat ini bisa dikerjasamakan," kata Suaedy saat konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

 

Sekadar diketahui, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf didampingi Ahmad Suedy dan Ketua PBNU sekaligus Staf Ahli Kementerian HAM Rumadi Ahmad menerima kunjungan Menteri HAM Natalius Pigai di Lantai 3 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta, Selasa (14/1/2025) pukul 11.15 hingga 13.20 WIB. Pigai didampingi Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin dan Staf Khusus Menteri HAM Thomas Suwarta.

Sedangkan Pigai menyampaikan rencana memperkuat kerja sama dengan NU guna membangun kesadaran HAM di kalangan masyarakat. Salah satu langkah yang digagas adalah melalui pendidikan. "Khusus dalam dunia pendidikan. Kemungkinan kita akan gagas salah satu program untuk pendidikan pusat studi HAM di universitas di bawah naungan NU. Tapi tidak semua, kita akan lihat satu atau dua kita akan bangun," jelasnya.


Pigai juga menggagas program untuk pendidikan HAM, termasuk pengembangan program pelatihan bagi tenaga pelatih yang akan berfokus pada organisasi pendidikan, penyuluhan di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan pesantren. "Itu semua disambut baik oleh oleh ketua umum PBNU," katanya, dilansir NU Online.


Selain itu, Pigai mengatakan, pertemuan dengan ketum PBNU yang akrab disapa Gus Yahya itu juga bertujuan untuk meminta pandangan soal pembangunan peradaban manusia di Indonesia. "Ini konteksnya membangun peradaban secara spesifik, yaitu dengan mainstreaming (arus utama) human right, yaitu bagaimana mengubah mindset pikiran tentang HAM. Kedua, bagaimana kultur human right dan tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan human right tidak hanya ada di dalam institusi pemerintah, tetapi juga disebarluaskan ke sektor-sektor dan masyarakat umum," terang ketua Komnas HAM 2012–2017 itu. (Suci Amaliyah, Haekal Attar)