Tangerang Selatan, NU Online Banten
Rangkaian haji satu demi satu telah dilalui oleh para jamaah. Ya, jamaah haji telah menyelesaikan wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah, selanjutnya di Mina. Selain bermalam, jamaah melaksanakan rangkaian haji yaitu melempar jumrah, ula, wustho, dan aqabah.
“Jamaah haji yang mampu, sehat dan kuat, wajib mabit atau bermalam di Mina. Meninggalkan mabit secara sengaja tanpa uzur syari dikenakan dam atau denda,” terang Juru Bicara PPIH Pusat Akhmad Fauzin dalam keterangan persnya di Jakarta seperti dikutip NU Online Banten dari laman resmi Kemenag, Kamis (29/6/2023).
Dijelaskan, jamaah melontar jumrah kubra (aqabah) tanggal 10 Dzulhijah, dan lontar jamrah ula, wustha, dan kubra 11 dan 12 Dzulhijah (nafar awal) atau 11, 12 dan 13 Dzulhijah (nafar tsani). Hukum melontar adalah wajib. Jamaah yang lemah, lansia, dan risiko tinggi, pelaksanaan lontar jumrah diwakilkan atau dibadalkan kepada keluarga, teman seregu atau petugas.
Kepada jamaah, Fauzin mengimbau untuk menghindari aktivitas yang bisa menyebabkan kelelahan, istirahat yang cukup, dan menghubungi dokter jika merasa kurang sehat. “Bila tidak ada keperluan mendesak, jamaah sebaiknya tetap berada di tenda. Jangan segan dan sungkan untuk meminta bantuan petugas bila ada keluhan dan kesulitan,” ungkapnya.
Terpisah, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyesalkan kelambanan Mashariq dalam menyiapkan layanan jamaah haji di Muzdalifah dan Mina. Proses pemberangkatan jamaah dari Muzdalifah ke Mina mengalami keterlambatan. Kini, layanan konsumsi di Mina juga tidak terdistribusi dengan baik dan lancar. Potensi lainnya adalah ketersediaan kasur yang tidak sesuai jumlah jamaah.
"Kita sudah sampaikan protes keras ke Mashariq terkait persoalan yang terjadi di Muzdalifah. Kita juga meminta agar tidak ada persoalan dalam penyediaan layanan di Mina," tegas Hilman di Mina, Rabu (28/6/2023). "Kita akan terus kawal ini, agar Mashariq bergerak lebih cepat dalam penyiapan layanan bagi jamaah haji," lanjutnya.
Protes keras disampaikan ke Mashariq, lanjut Hilman, karena penyediaan layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina) sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Mekanisme ini juga dilakukan oleh semua negara, proses penyediaan layanan dalam skema kemitraan dengan otoritas Mashariq. "Jadi di Armina, sepenuhnya penyediaan layanan dilakukan Mashariq. Karenanya, kita minta agar semua hak jemaah haji Indonesia bisa diberikan dengan baik," tegasnya.
Hilman minta Mashariq dapat mengambil keputusan cepat dalam mengantisipasi setiap potensi munculnya masalah. Sehingga, potensi yang ada bisa segera diselesaikan dan tidak merugikan jamaah. "Mashariq tentu tahu kalau Indonesia adalah jamaah haji terbesar. Mestinya ada skema mitigasi yang lebih komprehensif dan cepat," jelasnya.
Pewarta: M Izzul Mutho
